Anggota DPRD Pasangkayu, Kunjungi Desa Pakava Untuk Pastikan Proyek Pergantian Jembatan Senilai Rp. 3.592.941.000 Berjalan Sebagaimana Mestinya

Daerah

Anggota DPRD Pasangkayu, Karma Yunus memanjat untuk meliat pembesian abutmen jembatan di Desa Pakava (fb Jamaludin jamal)

Pasangkayu, lenterasulawesi.com – Proyek dengan nama paket, Pergantian Jembatan Jalan Trans Sulawesi – Bambamone – Salu Apau – Mandar 2 – Pakava –Ngovi yang berlokasi di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) jadi viral di Sosial Media (Sosmed)  setelah seorang warganet me-posting-nya di facebook.  Anggota masyarakat ini merasan janggal saja, karena sesuai papan bicara, proyek tersebut  di mulai pada 15 Januari 2021 hingga 10 Novermber 2021 (300 hari kalender. Namun hingga Selasa 7 September 2021,  kegiatan sudah berlansung selama 234 hari kalender, pekerjaan di lapangan baru pembesian untuk pembuatan abutmen.

Atas informasi yang berkembang ini lima anggota DPRD Pasangkayu masing-masing,  Nasaruddin, H. Nurlatief, Mirwan, Karma Yunus dan Lubis melakukan kunjungan ke Desa Pakava untuk melihat langsung kondisi pembangunan jembatan yang tinggal kurang lebih satu bulan masa kontraktornya berakhir. Kondisi bangunan belum ada pengocoran sama sekali, jadi benar yang foto yang disampikan oleh warga di Sosmed.  

Anggota DPRD Pasangkayu meninjau proyek pergantian jembatan senilai Rp. 3.592.941.000 (fb: jamaludin jamal)

Menurut Nasaruddin anggota DPRD Pasangkayu dari Komisi III yang membidangi masalah pembangunan, saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi proyek pembangunan jembatan tersebut  katakan bahwa kalau pembangunan jembatan ini yang sesuai yang ada di kontraknya tinggal kurang lebih satu bulan lagi. Dengan melihat pekerjaaan fisik yang ada, bisa tidak rampung hingga masa kontrak berakhir. Namun ia belum bisa terlalu jauh menjelaskan, apa penyebab pekerjaan fisik baru begitu progresnya.  Apakah itu faktor kesengajaan atau faktor alam, entahlah.

“Kami dari Komisi III DPRD Pasangkayu akan memanggil pihak terkait dengan pekerjaan in. Mulai dari dinas terkait dalam hal PUPR,  rekanan beserta konsultan. Kami juga bersama tim akan mengumpulkan beberapa sampel dulu baru diagendakan untuk memanggil  pihak rekanan besama dinas PUPR di DPRD ,” tutur Nasaruddin.

Jembatan lama dan penggantinya yang baru pembesian untuk abutmen (fb: Pasangkayu Emas)

Nasaruddin, legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap banyak bahwa pihak rekanan dalam hal ini PT PT Bintang Tolaling mampu menyelesaikan sisa pekerjaan ini. Apalagi, diberikan penambahan waktu (adendum). Walau begitu, ia berharap agar semua pihak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, tidak merugikan bagi rakyat karena mengejar keuntungan semata.

Terkait dengan proyek jembatan ini, merilis dari situs katinting.com, Lukman, warga yang ditemui di sekitar lingkar proyek menyebutkan, sudah lama tidak terlihat pekerja di sana setelah kerangka besi sebagai abutmen tertancap. Hingga saat ini tidak ada lagi aktivitas. “Sudah lama tidak ada kegiatan pekerjaan, setelah selesai  besinya berdiri (pembesian abutmen, red.),” tambah Lukman,

Sementara itu Kepala Dusun Bambapu, Buah juga membenarkan pekerjaan kontrusksi jembatan tersebut sudah lama terhenti. Namun, ia tidak mengetahui penyebabnya.

Sedangkan Karma, Anggota DPRD Pasangkayu ikut meninjau dan viral karena memanjat abutmen, meminta warga agar tetap mengawasi pekerjaan ini. Sebab bila tidak, itu akan berdampak pada masyarakat juga.

“Saya memanjat melihat di dalamnya (cetakan abutmen) sudah berlumpur, jadi tolong jangan sampai dibiarkan melakukan pengecoran. Itu harus harus dibongkar total,” tandas Karma.

Mirwan, Anggota DPRD Pasangkayu lainnya, lebih “panas” lagi justru ia inginkan adanya pengalangan dukungan agar pemerintah daerah memberikan, melayangkan somasi kepada PT Bintang Tholaling dan tidak lagi menjalin kemitraan. 

“Selama ini kan banyak pekerjaan (PT Bintang Tholaling, red.) yang diduga tidak kelar dan hanya menyengsarakan rakyat. Makanya, saya minta pemda berikan somasi dan tidak bermitra lagi,” kata Mirwan.

Pada kesempatan yang sama, Nurlatif, anggota DPRD Pasangkayu yang turut dalam rombongan menjelaskan pihaknya akan selalu memantau lapangan bila tak ada kegiatan kantor. “Kami akan lakukan ini secara terus-menerus bila tak ada agenda di kantor. Ini penting supaya kita mengetahui langsung pokok masalah bukan cuma dari media sosial,” jelas Nurlatif.

Dinas PUPR, kata anggota DPRD Pasangkayu, Lubis, harus tegas terhadap rekanan, jangan sampai ada pembiararan sebab ini merugikan orang banyak. “Ini mestinya menjadi catatan pemda agar tidak lagi memberikan ruang kepada kontraktor nakal,” tegas Lubis.

Sementara  Sekretaris dinas PUPR Pasangkayu, Sumarlin yang dihubungi media melalui pesan aplikasi belum memberikan tanggapan.

(katinting.com/jamaluddin/LS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *