MAKASSAR, lenterasulawesi.com – Meskipun El Nino diperkirakan akan segera berlalu di akhir tahun 2023 ini, namun telah memberikan beberapa dampak yang signifikan, di antaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan, serta pemadaman bergilir. Salah satu lembaga yang terkait adalah Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Jeneberang Saddang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16,5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), coba diajak diskusi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Desa Indonesia (PERWADI), Mansyur Gani dan sejumlah wartawan.
Abdul Azis, S.Hut.T., M.Sc, Kepala BPDAS Jeneberang-Saddang
Dalam bincang-bincang dengan Lembaga fungsional dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, Kepala BPDAS Jeneberang-Saddang, Abdul Azis, S.Hut.T., M.Sc, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/11/2023) menguraikan tentang keberadaan BPDAS dimana pada perinsipnya adalah bagaimana mengelola agar DAS itu di musim kemarau tidak kekeringan serta musim hujan tidak kebanjiran.
“Yang kita rasakan sekarang ini, kan kemarau panjang, kekurangan air, listrik juga mengalami hambatan karena pembangkit yang menggunakan tenaga air terkendala, suplai air untuk menggerakkan turbinnya berkurang, terjadi pemadaman bergilir. Ini dampak yang menjadi perhatian kita bersama,” tandas Azis.
Karena itu menurut Kepala BPDAS Jeneberang-Saddang ini, bagaimana mengelola supaya air ini tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya terjaga sepanjang tahun.Tentunya harus menjaga tutupan lahannya, utamanya hutan. Kalau hutannya berkurang, daerah-daerah untuk menangkap air itu semakin sedikit, akhirnya air lansung ke sungai dan kelaut, terjadilah kekeringan di musim kemarau.
Untuk itu menurutnya, tentunya semua sama-sama memperbaiki dan dan menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama, karena bukan hanya kehutanan yang membutuhkan air, bukan hanya masyarakat di kota, tetapi masyarakat di desa juga, karena kalau tidak air pertanian tidak akan berjalan. Mungkin juga di sektor wisata, misalnya wisata air terjun, kalau tidak ada air, ya tidak jalan juga.
Kantor BPDAS Jeneberang-Saddang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
“Untuk itu mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita,” tandasnya.
Terkait perencana kebijakan masalah lingkungan, itu pemerintah telah lakukan bagaimana dalam pengelolaan lahan, sudah pembagian wilayah konservasi. Bagaimana pengelolaan hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Dipaparkan pula oleh Kepala BPDAS Jeneberang-Saddang ini bahwa wilayah kerja BPDAS ini cukup luas karena meliputi beberpara provinsi, Sulawesi Selatan(Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar). Utuk Sulsel, Kabupaten Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Kota Parepare, Soppeng, Bone, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap),Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meliputi Kabupaten Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meliputi Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Kabupaten Poso). Sementara untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meliputi Kabupaten Mamasa.
(LS)
