Makassar, lenterasulawesi.com – Sejumlah pengurus Panti Asuhan (PA) yang didampingi Pemerhati Anak Panti Asuhan Se Kota Makassar, gelar unjuk rasa di depan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar di Jalan Salodong Makassar, Senin (06/09/2021). Pengunjuk rasa meminta, penyaluran bantuan Panti Asuhan yang ada di Kota Makassar dilakukan secara merata dan dikordinir oleh BRSAMPK
Dilansir dari situs investigasiplus.net salah seorang pengurus PA menguraikan kalau di Kota Makassar terdapat 97 PA yang terdaftar pada Dinas Sosial Kota Makassar dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu. PA tersebut juga sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS Makassar). “Tetapi kenapa Cuma 30 yang dianggap layak dan mendapatkan bantuan, bagaimana dengan Panti Asuhan yang lain, apakah kami tidak layak,” ungkap salah pengurus PA tersebut.
Secara diuraikan pula oleh pengurus PA tersebut, bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka meminta dikembalikannya ke regulasi lama terkait penyaluran-penyaluran Bansos. Dilakukan tranparansi penyaluran Bansos kepada PA. Samaratakan bantuan kepada PA yang sudah terdaftar. Mereka juga meminta kepala balai dicopot dari jabatannya.
Sementara itu Chsristiana Junus selaku kepala BRSAMPK Toddopuli Makassar yang ditemui perwakilan pengunjuk rasa, katakan, mengenai PA penerima bantuan, itu direkomendasikan oleh pihak masing-masing Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan Dinas Sosial Kota Makassar.
“Untuk lebih jelasnya, silahkan saudara-saudara menanyakan ke masing-masing Sakti Peksos dan Dinas Sosial Kota Makassar. Karena kami hanya menerima data yang direkomendasikan Sakti Peksos dan Dinas Sosial Kota Makassar,” ujar Kepala Balai
Apabila tuntutan mereka mengenai pemetaan data ulang dan pemberian bantuan secara merata terhadap Panti Asuhan di Makassar, tidak diakomodir oleh pihak terkait, massa unjuk akan melanjutkan unjuk rasa di Dinas sosial Kota Makassar.
(KM/LS)
