MAKASSAR, LENTERASULAWESI.COM – Aliansi Pemerhati Anak Panti bersama Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Makassar kembali unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (13/09/2021). Ini sebagai lanjutan aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di BRSAMPK Toddopuli Makassar dan di Dinas Sosial Kota Makassar .
Pengujukrasa menginginkan adanya pemerataan dan transparansi dalam pembagian bantuan ke Panti Asuhan (PA) yang ada di Kota makassar. Mereka juaga meminta ditinjaunya kembali bantuan yang hanya mengusulkan 30 PA. Padahal terdapat 97 PA yang terdaftar pada Dinas sosial Kota Makassar sampai saat ini, serta 72 PA sudah terakreditasi.
Dalam aksi unjuk rasa di DPRD Propinsi SulSel tersebut sempat terjadi ketegangan antara massa pengunjuk rasa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DPRD. Hal itu disebabkan karena pengunjuk rasa tidak di bukakan pintu dengan alasan masih suasana covid-19 serta ada rapat APBD Perubahan.
Para pengunjuk rasa meningkatkan aksinya penutup jalan sehingga terjadi kemacetan panjang di sepanjang jalan di depan Kantor DPRD Sulsel. Sempat pula ada salah satu oknum pengurus PA ada di dalam pagar DPRD sempat memancing emosi para pengunjuk rasa lainnya, tetapi semua bisa di redakan oleh koordinator lapangan (Korlap), Husnul Mubarak, S.Kep, M.Kes.
Selanjutnya Korlap unjuk, Husnul rasa diterima di ruang aspirasi Kantor DPRD Sulel. Iapu dengan tegas menyampaikan aspirasinya, katakana, meminta supaya DPRD segera undang Kepala Balai BRSAMPK Toddopuli Makassar, Dinas sosial Propinsi Sulsel dalam hal ini Kepala Bidang Orsos bersama supervisornya, Kadis Dinas sosial kota Makassar bersama Kepala Bidang Orsos, untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel yang menerima pengujuk rasa, Muchtar Mappatoba, katakan dia akan menindaklanjuti aspirasi para pengunjuk rasa, kalau perlu sampai ke pusat di Kementrian Sosial dan beliau berjanji untuk mengundang seluruh instansi terkait.
Muhctar Mappatoba legislator dari Praksi Gerindra katakan pula akan kalau RDP itu paling lambat pekan belakan, karena pada pekan ini sementara membahas APBD Perubahan.
(kaka/LS)
